Bangkalan Lukman Hakim mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja meninjau usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Minggu (3/5/2026), di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang.
Dalam agenda tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Kehadiran jajaran pemerintah pusat, provinsi, dan daerah itu menjadi bentuk sinergi dalam mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan bagi masyarakat.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Bangkalan melalui program BSPS. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga berpenghasilan rendah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri PKP atas perhatian kepada masyarakat Bangkalan. Program ini sangat membantu warga kami dan akan kami kawal agar tepat sasaran,” ujar Lukman Hakim.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni serta meningkatkan kualitas permukiman masyarakat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Program BSPS Tahun Anggaran 2026 memberikan alokasi cukup besar bagi wilayah Pulau Madura. Empat kabupaten di Madura menerima total ribuan unit bantuan rumah layak huni.
Kabupaten Sampang menjadi penerima terbanyak dengan 1.300 unit, disusul Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.200 unit. Kabupaten Sumenep memperoleh 800 unit, sedangkan Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi 573 unit bantuan.
Menurut Maruarar, program tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan perumahan di daerah.
Selain BSPS, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan mikro perumahan di bawah Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin membangun maupun memperbaiki rumah secara mandiri.
Maruarar menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor usaha, mulai dari toko bangunan, tenaga kerja konstruksi, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga sektor perbankan.
“Perumahan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional,” tegasnya.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan rumah subsidi di Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar.
