BANGKALAN KIKSURABAYA CO ID-MEMPERKUAT kapasitas kepemimpinan menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan. Hal tersebut menjadi salah satu langkah yang ditempuh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, melalui keikutsertaannya dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan IV Tahun 2026.
KPPD Angkatan IV dilaksanakan pada 2–12 September 2026 di Lemhannas RI dan Hotel St. Regis Jakarta. Program ini diikuti 29 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dan menghadirkan pemateri dari pimpinan lintas kementerian serta lembaga.
Selain mendapatkan pembekalan materi, para peserta juga mengikuti kunjungan lapangan serta berdiskusi dengan sejumlah tokoh bangsa, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Keikutsertaan Bupati Lukman Hakim dalam program tersebut merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/4556/SJ tertanggal 9 Juni 2026 tentang KPPD Tahun 2026.
KPPD Angkatan IV Tahun 2026 diselenggarakan secara hibrida dengan seluruh rangkaian kegiatan berpusat di Jakarta. Materi yang disampaikan oleh komponen Indonesia dilaksanakan secara luring, sedangkan materi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) Singapura diberikan secara daring.
Program kolaborasi Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Kementerian Dalam Negeri ini dirancang untuk memperkuat karakter kepemimpinan daerah sekaligus meningkatkan wawasan kebangsaan, kemampuan membaca dinamika strategis, serta kapasitas kepala daerah dalam menerjemahkan berbagai tantangan global ke dalam kebijakan pembangunan di daerah.
Berbagai materi strategis diberikan kepada para peserta, mulai dari geopolitik, ketahanan nasional hingga kepemimpinan visioner. Para kepala daerah juga dibekali pola pikir yang komprehensif, integral, holistik, integratif, dan profesional dalam menjalankan pemerintahan.
Melalui pendidikan tersebut, kepala daerah diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman yang kuat terhadap persoalan di daerah masing-masing, tetapi juga mampu melihat perubahan global dan nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat membuka KPPD di Jakarta, Kamis (3/9/2026), menegaskan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Kebijakan pusat harus linier dengan kebijakan daerah. Karena itu kepala daerah tak cukup hanya memahami daerahnya, tapi harus terus menaikkan kapasitas dan kompetensi, salah satunya melalui pendidikan ini. Kita harapkan bangsa Indonesia semakin kuat saat kepemimpinan daerahnya hebat,” ujarnya.
Bagi Bupati Lukman Hakim, keikutsertaan dalam KPPD menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan sekaligus memperkaya perspektif dalam memimpin pemerintahan daerah.
Ia menyampaikan rasa syukur dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan Lemhannas RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center tersebut.
Menurutnya, berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama KPPD diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Bangkalan.
“Saya tetap memantau pemerintahan dan persoalan di Bangkalan selama pendidikan. Sudah dititip juga pada Bapak Wakil Bupati dan Sekda, memastikan semua pekerjaan dan pelayanan berjalan baik. Semoga dari kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat untuk semakin kokoh memimpin Bangkalan,” kata Lukman, Sabtu (5/9/2026).
Keikutsertaan Bupati Bangkalan dalam KPPD juga menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis, merespons perubahan, serta menghadirkan kebijakan yang semakin tepat bagi masyarakat Bangkalan.
Sebanyak 29 kepala daerah mengikuti KPPD Angkatan IV Tahun 2026. Selain Bupati Bangkalan Lukman Hakim, peserta lainnya antara lain Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Bupati Sorong Johny Kamuru, Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, Bupati Tolikara Willem Wandik, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Bulungan Syarwani, serta sejumlah bupati dan wali kota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.***
